KAITAN ANTAR PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; ...

Read the rest of this entry »

KAITAN ANTAR PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI

KAITAN ANTAR PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen UUD 1945 tersebut, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu : (1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; dan (3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.Mengenai dokumen perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan...

Read the rest of this entry »