MEMBANDINGKAN KUALITAS BAHASA SUATU ARTIKEL YANG TERDAPAT DALAM SURAT KABAR ONLINE YANG BERBEDA

MEMBANDINGKAN KUALITAS BAHASA  SUATU ARTIKEL YANG TERDAPAT DALAM SURAT KABAR ONLINE YANG BERBEDA

Polri: Situasi Bima Sudah Kondusif

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian RI menyatakan, kondisi daerah sekitar Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, pascainsiden penembakan pada Sabtu (24/12/2011) kemarin, kini sudah berangsur normal. Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Saud Usman Nasution mengatakan, sejumlah warga di daerah tersebut sudah melakukan kegiatan seperti biasanya.

"Di pelabuhan (Sape), hari ini aman dan kondusif. Kegiatan masyarakat, angkutan orang berjalan dengan baik. Pengaturan diatur supaya semua lewat, masyarakat bisa melaksakan ibadah Natal," ujar Saud dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (25/12/2011).

Insiden kekerasan di Sape terjadi saat aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Satuan Brimob Polda NTB) membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga disertai blokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB.

Unjuk rasa itu dilatari penerbitan SK baru bernomor 188/45/357/004/2010 yang berisi pemberian izin kepada PT Sumber Mineral Nusantara (PT SMN) untuk mengeksplorasi lahan di Bima seluas 24.980 hektar. Hal ini memicu kekhawatiran warga bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan PT SMN mengganggu mata pencarian mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Saud kembali menjelaskan, tindakan pemblokadean Pelabuhan Sape yang menyebabkan kegiatan transportasi, baik dari maupun ke NTT-NTB, tidak bisa dibiarkan. Polri, kata dia, sudah melakukan upaya negosiasi sejak 20 Desember agar kegiatan masyarakat tidak terganggu dengan unjuk rasa tersebut.

"Namun, forum ini tidak memenuhi, dan mereka bersikeras untuk mencabut SK mengenai tambang. Akhirnya, semua pihak coba negosiasi, tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu, pagi, penanganan hukum (dilakukan) untuk membubarkan semua anggota reformasi anti-tambang, dan ini tidak ada hubungan izin tambang dengan jembatan," urai Saud.

Sebagaimana diberitakan, Sabtu kemarin, terjadi bentrok setelah polisi melakukan pembubaran paksa terhadap massa pengunjuk rasa dari Front Reformasi Anti-Tambang (FRAT) yang menguasai satu-satunya jembatan penyeberangan feri dari NTB ke NTT itu sejak 19 Desember 2011.

Sejauh ini, korban tewas dalam insiden itu mencapai dua orang, dan puluhan lainnya luka-luka. Dua korban tewas tersebut adalah dua warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Arif Rahman (18) dan Syaiful (17). Polri telah menetapkan 47 pengunjuk rasa sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Saat ini, para tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Bima. 

www.seputarindonesia.com

Bentrok Berdarah Polisi-Warga di Bima

Pengunjuk rasa berhadapan dengan polisi sebelum bentrok berdarah di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, kemarin.

BIMA– Bentrokan berdarah terjadi antara aparat kepolisian dengan warga di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin. Akibat bentrokan, 2 orang tewas dan 22 orang terluka.

Dari keterangan yang diperoleh di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima, tempat jenazah disemayamkan, tertera dua nama korban tewas, yakni atas nama Arifrahman,18, dan Syaiful, 17, keduanya warga Desa Suni,Kecamatan Lambu,Kabupaten Bima,di pengujung timur Pulau Sumbawa. Namun, ada saksi mata menginformasikan bahwa seorang korban tewas lainnya dalam insiden di Pelabuhan Sape itu adalah Immawan Ashary, 20, kader Ikatan Mahasiswa Muham-madiyah (IMM) NTB.

Bentrok antara polisi dengan warga berawal dari enggannya parapengunjukrasameninggalkan Pelabuhan ASDP Sape.Pelabuhan tersebut telah diduduki sejak Senin, 19 Desember lalu. Dari pantauan di lapangan, polisi yang berjumlah sekitar 300 personel awalnya melakukan upaya persuasif untuk meminta warga yang menolak pertambangan milik PT Sumber Mineral Nusantara agar membubarkan diri. Diduga upaya tersebut mengalami jalan buntu hingga petugas yang berasal dari Brimob Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumba, Kabupaten Mataram,NTB,dan Gegana dari Brimob Mataram melakukan upaya pembubaran paksa.

Bentrok antarwarga dengan polisi tidak terhindarkan. Selain korban tewas, terdapat 22 orang luka-luka.Beberapa korban dilaporkan menderita luka tembak. Para korban bentrok tersebut telah dirujuk ke RSUD Bima, NTB. Sebagian korban juga ada yang masih dirawat di Puskesmas Kecamatan Lawo. Pascabentrokan, aparat juga melakukan penyisiran di areal Pelabuhan Sape. Sebagian aparat melakukan pemblokiran jalan dari arah selatan atau Kecamatan Lambu yang berbatasan dengan Kecamatan Sape.

Di sini, polisi menghalau pengunjuk rasa dengan menggunakan kawat berduri. Konsentrasi massa kemudian berpindah ke Kecamatan Lambu. Massa melakukan perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah, yakni Kantor Camat Lambu. Termasuk beberapa rumah warga yang diduga pendukung eksplorasi tambang tersebut. Diketahui, tindakan pendudukan pelabuhan diawali dengan tuntutan warga kepada Bupati Bima, Ferry Zulkarnaen. Bupati diminta mencabut izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara.

Namun Ferry mengaku tidak bisa mencabut izin tersebut dan hanya bisa melakukan penghentian eksplorasi selama setahun. Atas perbedaan pendapat tersebut,aparat kepolisian dan Pemerintah Bima telah melakukan tindakan persuasif, tetapi tidak membuahkan hasil.Akhirnya pada Senin, 19 Desember sampai kemarin warga menutup Pelabuhan Sape. Akibatnya, aktivitas di pelabuhan selama hampir sepekan lumpuh. Sejumlah kendaraan yang ada di dalam kapal penyeberangan tidak bisa keluar dari pelabuhan akibat pendudukan pelabuhan oleh massa.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman menginformasikan, aparat telah mengamankan tiga orang yang diduga sebagai provokator. ”Provokator yang ditangkap adalah H,A alias O,dan Sy,”kata Saud dalam pesan singkatnya kemarin. Selain itu, pihak kepolisian telah meminta keterangan kepada 31 orang di Polres Bima. Perinciannya, 25 dewasa dan 6 anak-anak. Saud mengatakan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti aksi bentrok antara massa dengan pihak kepolisian Polda NTB.

”Barang bukti yang disita di antaranya parang sebanyak 10 buah,sabit 4,tombak 1,bom molotov 1,dan bensin 2 botol,”katanya. Saud juga mengungkapkan, Bupati dan aparat kepolisian sebenarnya telah melakukan negosiasi, tetapi selalu menemui jalan buntu.”Sudah melaksanakan negosiasi secara berulang-ulang, tapi massa bergeming sepanjang kedua tuntutannya tidak terpenuhi,” ungkapnya. Saud membeberkan, aksi yang dilakukan massa yang menamakan diri kelompok Front Reformasi Anti-Tambang (FRAT) tersebut memanfaatkan wanita dan anak-anak.

”Perempuan dan anak-anak dijadikan tameng oleh massa di penyeberangan feri,” kata jenderal bintang dua itu. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli tidak membantah bahwa polisi melakukan penembakan terhadap para pengunjuk rasa saat melakukan pembubaran massa di Pelabuhan Sape. Penembakan tersebut dilakukan sebagai upaya membela diri aparat di lapangan. ”Karena massa menyerang sehingga petugas di lapangan melakukan upaya pembelaan diri,”kata Boy saat jumpa pers di Mabes Polri kemarin.

Boy mengatakan, hingga kemarin sore petugas di lapangan masih melakukan pengamanan di Pelabuhan Sape. ”Keadaan sudah kondusif dan pengamanan masih diintensifkan,” tuturnya. Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Bidang Eksternal Nurkholis mengatakan, Komnas HAM sejak awal sudah menduga kemungkinan tindak kekerasan di Bima.”Pekan lalu kita sudah mengatakan bahwa kejadian di Bima berpotensi memunculkan kekerasan dan pelanggaran HAM,” ujarnya kemarin.

Dia mengungkapkan, potensi tersebut muncul setelah adanya demo di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Sape. Menurut Nurkholis, sampai kemarin Komnas HAM masih terus menggali informasi sebenarnya hingga kasus di Bima tersebut menelan korban. ”Kita masih kumpulkan informasi,” ujarnya. Nurkholis menyatakan, jika informasi tentang kasus di Bima sudah detail,Komnas HAM bisa saja menurunkan tim pencari fakta.”Kita lihat nanti,bisa saja kami menurunkan tim pencari fakta,”imbuhnya.

Menurut Nurkholis, hingga kemarin, Komnas HAM melalui jejaring yang ada di Bima masih terus mengusahakan negosiasi dengan pihak keamanan dan masyarakat. ”Karena yang terpenting saat ini (kemarin) adalah agar tidak ada lagi bentrok dan tidak ada lagi korban,”ujarnya. Di Jakarta, beberapa kalangan LSM dan aktivis mendesak Presiden SBY segera mengeluarkan perintah resmi menghentikan dan mencabut izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara dan menghentikan kekerasan di Bima.

Mereka juga meminta Presiden SBY segera mengeluarkan perintah resmi untuk menarik dan mengevaluasi seluruh aparat TNI-Polri di lokasi konflik sumber daya alam itu. ”Presiden SBY perlu segera menghentikan aktivitas perusahaan yang berkonflik dan berpotensi konflik hingga ada kepastian penyelesaian secara struktural dengan membentuk panitia nasional penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam,” kata Ridwan Darmawan dari Indonesia Human Rights Committee for Sicial Justice (IHCS).

Ridwan juga mendorong DPR segera menggunakan hak interpelasinya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas dugaan pelanggaran HAM di sektor agraria dan sumber daya alam. Lebih lanjut, Ridwan menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti kasus itu,Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan perlindungan hukum terhadap korban karena indikasi kekerasan ini akan meluas. Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Mukri Fitriana mengutuk aksi kekerasan aparat negara terhadap warga NTB yang menuntut hak-hak rakyat.

Walhi juga sangat menyayangkan kekerasan oleh aparat kembali terulang. ”Kasus ini tidak bisa ditangani Polri karena kejadian tersebut melibatkan aparat keamanan sehingga kasus ini harus ditangani langsung oleh Presiden karena Presiden bertanggung jawab terhadap kasus ini,” ujarnya di Jakarta kemarin. Menurut dia, kasus seperti ini bukan hal baru terjadi di NTB dan daerah lain di Indonesia. Belum lama kasus perebutan lahan yang mengakibatkan korban jiwa akibat ulah aparat keamanan terjadi di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan.

Di Jakarta, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menyesalkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga Sape dan Lambu di Bima akibat tindak kekerasan aparat keamanan. ”Ini sungguh mengenaskan. Mengapa selalu berulang dan berulang kejadian seperti itu,” kata Lukman kepada SINDO kemarin. Lukman menyatakan, sepertinya aparat tidak bisa belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Sistem dan pola deteksi dini dan penanganan keamanan harus dievaluasi dan benar-benar dicermati kembali.

”At dikatakan bagusanah konstitusi yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum harus kholil/robby _benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” ujarnya.  khadafi/ rahmat sahid/antara

Perbandingan Kualitas Bahasa
Keberadaan dan Tingkat  Kesalahan Bahasa

Ukuran Kualitas Bahasa	Seputar Indonesia	Kompas
EYD	Ada	Ada
Kosakata	Ada	Tidak ada
Kalimat Efektif	Ada	Tidak ada

KOSA KATA :

Kompas : Tidak ada

Seputar Indonesia : Adanya penulisan yang tidak baku yaitu : Tameng

EYD :

Kompas : Pencarian (penulisan yang benar adalah pencaharian)

Seputar Indonesia : parapengunjukrasameninggalkan (penggunaan spasi yang benar adalah para pengunjung meninggalkan)

Kalimat efektif :

Seputar Indonesia : “Kasus ini tidak bisa ditangani Polri karena kejadian tersebut melibatkan aparat keamanan sehingga kasus ini harus ditangani langsung oleh Presiden karena Presiden bertanggung jawab terhadap kasus ini”

KUALITAS BERITA

Kedua berita tersebut dikatakan jelas dan mampu memberikan informasi secara menyeluruh.

Kompas:surat kabar ini menginformasikan tentang kondisi pascainsiden penembakan kemarin,akibat terjadinya insiden tersebut,dan menginformasikan  jumlah korban yang meninggal dan luka-luka .

Harian Seputar Indonesia:menginformasikan tentang  bentrokan antar warga dan polisi di Pelabuhan Sape Bima,adanya permohonan pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran HAM di sektor agraria dan sumber daya,penjelasan tertangkapnya provokator dan korban yang meninggal dan terluka akibat bentrokan tersebut.

Read the rest of this entry »

MEMBANDINGKAN KUALITAS BAHASA SUATU ARTIKEL YANG TERDAPAT DALAM SURAT KABAR ONLINE YANG BERBEDA

 
MEMBANDINGKAN KUALITAS BAHASA  SUATU ARTIKEL YANG TERDAPAT DALAM SURAT KABAR ONLINE YANG BERBEDA

Polri: Situasi Bima Sudah Kondusif

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian RI menyatakan, kondisi daerah sekitar Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, pascainsiden penembakan pada Sabtu (24/12/2011) kemarin, kini sudah berangsur normal. Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Saud Usman Nasution mengatakan, sejumlah warga di daerah tersebut sudah melakukan kegiatan seperti biasanya.

"Di pelabuhan (Sape), hari ini aman dan kondusif. Kegiatan masyarakat, angkutan orang berjalan dengan baik. Pengaturan diatur supaya semua lewat, masyarakat bisa melaksakan ibadah Natal," ujar Saud dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (25/12/2011).

Insiden kekerasan di Sape terjadi saat aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Satuan Brimob Polda NTB) membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga disertai blokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB.

Unjuk rasa itu dilatari penerbitan SK baru bernomor 188/45/357/004/2010 yang berisi pemberian izin kepada PT Sumber Mineral Nusantara (PT SMN) untuk mengeksplorasi lahan di Bima seluas 24.980 hektar. Hal ini memicu kekhawatiran warga bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan PT SMN mengganggu mata pencarian mereka yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan.

Saud kembali menjelaskan, tindakan pemblokadean Pelabuhan Sape yang menyebabkan kegiatan transportasi, baik dari maupun ke NTT-NTB, tidak bisa dibiarkan. Polri, kata dia, sudah melakukan upaya negosiasi sejak 20 Desember agar kegiatan masyarakat tidak terganggu dengan unjuk rasa tersebut.

"Namun, forum ini tidak memenuhi, dan mereka bersikeras untuk mencabut SK mengenai tambang. Akhirnya, semua pihak coba negosiasi, tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu, pagi, penanganan hukum (dilakukan) untuk membubarkan semua anggota reformasi anti-tambang, dan ini tidak ada hubungan izin tambang dengan jembatan," urai Saud.

Sebagaimana diberitakan, Sabtu kemarin, terjadi bentrok setelah polisi melakukan pembubaran paksa terhadap massa pengunjuk rasa dari Front Reformasi Anti-Tambang (FRAT) yang menguasai satu-satunya jembatan penyeberangan feri dari NTB ke NTT itu sejak 19 Desember 2011.

Sejauh ini, korban tewas dalam insiden itu mencapai dua orang, dan puluhan lainnya luka-luka. Dua korban tewas tersebut adalah dua warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Arif Rahman (18) dan Syaiful (17). Polri telah menetapkan 47 pengunjuk rasa sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Saat ini, para tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Bima. 

Bentrok Berdarah Polisi-Warga di Bima

Pengunjuk rasa berhadapan dengan polisi sebelum bentrok berdarah di Pelabuhan Sape, Bima, NTB, kemarin.

BIMA– Bentrokan berdarah terjadi antara aparat kepolisian dengan warga di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin. Akibat bentrokan, 2 orang tewas dan 22 orang terluka.

Dari keterangan yang diperoleh di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima, tempat jenazah disemayamkan, tertera dua nama korban tewas, yakni atas nama Arifrahman,18, dan Syaiful, 17, keduanya warga Desa Suni,Kecamatan Lambu,Kabupaten Bima,di pengujung timur Pulau Sumbawa. Namun, ada saksi mata menginformasikan bahwa seorang korban tewas lainnya dalam insiden di Pelabuhan Sape itu adalah Immawan Ashary, 20, kader Ikatan Mahasiswa Muham-madiyah (IMM) NTB.

Bentrok antara polisi dengan warga berawal dari enggannya parapengunjukrasameninggalkan Pelabuhan ASDP Sape.Pelabuhan tersebut telah diduduki sejak Senin, 19 Desember lalu. Dari pantauan di lapangan, polisi yang berjumlah sekitar 300 personel awalnya melakukan upaya persuasif untuk meminta warga yang menolak pertambangan milik PT Sumber Mineral Nusantara agar membubarkan diri. Diduga upaya tersebut mengalami jalan buntu hingga petugas yang berasal dari Brimob Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumba, Kabupaten Mataram,NTB,dan Gegana dari Brimob Mataram melakukan upaya pembubaran paksa.

Bentrok antarwarga dengan polisi tidak terhindarkan. Selain korban tewas, terdapat 22 orang luka-luka.Beberapa korban dilaporkan menderita luka tembak. Para korban bentrok tersebut telah dirujuk ke RSUD Bima, NTB. Sebagian korban juga ada yang masih dirawat di Puskesmas Kecamatan Lawo. Pascabentrokan, aparat juga melakukan penyisiran di areal Pelabuhan Sape. Sebagian aparat melakukan pemblokiran jalan dari arah selatan atau Kecamatan Lambu yang berbatasan dengan Kecamatan Sape.

Di sini, polisi menghalau pengunjuk rasa dengan menggunakan kawat berduri. Konsentrasi massa kemudian berpindah ke Kecamatan Lambu. Massa melakukan perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah, yakni Kantor Camat Lambu. Termasuk beberapa rumah warga yang diduga pendukung eksplorasi tambang tersebut. Diketahui, tindakan pendudukan pelabuhan diawali dengan tuntutan warga kepada Bupati Bima, Ferry Zulkarnaen. Bupati diminta mencabut izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara.

Namun Ferry mengaku tidak bisa mencabut izin tersebut dan hanya bisa melakukan penghentian eksplorasi selama setahun. Atas perbedaan pendapat tersebut,aparat kepolisian dan Pemerintah Bima telah melakukan tindakan persuasif, tetapi tidak membuahkan hasil.Akhirnya pada Senin, 19 Desember sampai kemarin warga menutup Pelabuhan Sape. Akibatnya, aktivitas di pelabuhan selama hampir sepekan lumpuh. Sejumlah kendaraan yang ada di dalam kapal penyeberangan tidak bisa keluar dari pelabuhan akibat pendudukan pelabuhan oleh massa.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman menginformasikan, aparat telah mengamankan tiga orang yang diduga sebagai provokator. ”Provokator yang ditangkap adalah H,A alias O,dan Sy,”kata Saud dalam pesan singkatnya kemarin. Selain itu, pihak kepolisian telah meminta keterangan kepada 31 orang di Polres Bima. Perinciannya, 25 dewasa dan 6 anak-anak. Saud mengatakan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti aksi bentrok antara massa dengan pihak kepolisian Polda NTB.

”Barang bukti yang disita di antaranya parang sebanyak 10 buah,sabit 4,tombak 1,bom molotov 1,dan bensin 2 botol,”katanya. Saud juga mengungkapkan, Bupati dan aparat kepolisian sebenarnya telah melakukan negosiasi, tetapi selalu menemui jalan buntu.”Sudah melaksanakan negosiasi secara berulang-ulang, tapi massa bergeming sepanjang kedua tuntutannya tidak terpenuhi,” ungkapnya. Saud membeberkan, aksi yang dilakukan massa yang menamakan diri kelompok Front Reformasi Anti-Tambang (FRAT) tersebut memanfaatkan wanita dan anak-anak.

”Perempuan dan anak-anak dijadikan tameng oleh massa di penyeberangan feri,” kata jenderal bintang dua itu. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli tidak membantah bahwa polisi melakukan penembakan terhadap para pengunjuk rasa saat melakukan pembubaran massa di Pelabuhan Sape. Penembakan tersebut dilakukan sebagai upaya membela diri aparat di lapangan. ”Karena massa menyerang sehingga petugas di lapangan melakukan upaya pembelaan diri,”kata Boy saat jumpa pers di Mabes Polri kemarin.

Boy mengatakan, hingga kemarin sore petugas di lapangan masih melakukan pengamanan di Pelabuhan Sape. ”Keadaan sudah kondusif dan pengamanan masih diintensifkan,” tuturnya. Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Bidang Eksternal Nurkholis mengatakan, Komnas HAM sejak awal sudah menduga kemungkinan tindak kekerasan di Bima.”Pekan lalu kita sudah mengatakan bahwa kejadian di Bima berpotensi memunculkan kekerasan dan pelanggaran HAM,” ujarnya kemarin.

Dia mengungkapkan, potensi tersebut muncul setelah adanya demo di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Sape. Menurut Nurkholis, sampai kemarin Komnas HAM masih terus menggali informasi sebenarnya hingga kasus di Bima tersebut menelan korban. ”Kita masih kumpulkan informasi,” ujarnya. Nurkholis menyatakan, jika informasi tentang kasus di Bima sudah detail,Komnas HAM bisa saja menurunkan tim pencari fakta.”Kita lihat nanti,bisa saja kami menurunkan tim pencari fakta,”imbuhnya.

Menurut Nurkholis, hingga kemarin, Komnas HAM melalui jejaring yang ada di Bima masih terus mengusahakan negosiasi dengan pihak keamanan dan masyarakat. ”Karena yang terpenting saat ini (kemarin) adalah agar tidak ada lagi bentrok dan tidak ada lagi korban,”ujarnya. Di Jakarta, beberapa kalangan LSM dan aktivis mendesak Presiden SBY segera mengeluarkan perintah resmi menghentikan dan mencabut izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara dan menghentikan kekerasan di Bima.

Mereka juga meminta Presiden SBY segera mengeluarkan perintah resmi untuk menarik dan mengevaluasi seluruh aparat TNI-Polri di lokasi konflik sumber daya alam itu. ”Presiden SBY perlu segera menghentikan aktivitas perusahaan yang berkonflik dan berpotensi konflik hingga ada kepastian penyelesaian secara struktural dengan membentuk panitia nasional penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam,” kata Ridwan Darmawan dari Indonesia Human Rights Committee for Sicial Justice (IHCS).

Ridwan juga mendorong DPR segera menggunakan hak interpelasinya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas dugaan pelanggaran HAM di sektor agraria dan sumber daya alam. Lebih lanjut, Ridwan menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti kasus itu,Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan perlindungan hukum terhadap korban karena indikasi kekerasan ini akan meluas. Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Mukri Fitriana mengutuk aksi kekerasan aparat negara terhadap warga NTB yang menuntut hak-hak rakyat.

Walhi juga sangat menyayangkan kekerasan oleh aparat kembali terulang. ”Kasus ini tidak bisa ditangani Polri karena kejadian tersebut melibatkan aparat keamanan sehingga kasus ini harus ditangani langsung oleh Presiden karena Presiden bertanggung jawab terhadap kasus ini,” ujarnya di Jakarta kemarin. Menurut dia, kasus seperti ini bukan hal baru terjadi di NTB dan daerah lain di Indonesia. Belum lama kasus perebutan lahan yang mengakibatkan korban jiwa akibat ulah aparat keamanan terjadi di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan.

Di Jakarta, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menyesalkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga Sape dan Lambu di Bima akibat tindak kekerasan aparat keamanan. ”Ini sungguh mengenaskan. Mengapa selalu berulang dan berulang kejadian seperti itu,” kata Lukman kepada SINDO kemarin. Lukman menyatakan, sepertinya aparat tidak bisa belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Sistem dan pola deteksi dini dan penanganan keamanan harus dievaluasi dan benar-benar dicermati kembali.

”At dikatakan bagusanah konstitusi yang menempatkan Polri sebagai alat negara yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum harus kholil/robby _benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” ujarnya.  khadafi/ rahmat sahid/antara

Perbandingan Kualitas Bahasa
Keberadaan dan Tingkat  Kesalahan Bahasa

Ukuran Kualitas Bahasa	Seputar Indonesia	Kompas
EYD	Ada	Ada
Kosakata	Ada	Tidak ada
Kalimat Efektif	Ada	Tidak ada

KOSA KATA :

Kompas : Tidak ada

Seputar Indonesia : Adanya penulisan yang tidak baku yaitu : Tameng

EYD :

Kompas : Pencarian (penulisan yang benar adalah pencaharian)

Seputar Indonesia : parapengunjukrasameninggalkan (penggunaan spasi yang benar adalah para pengunjung meninggalkan)

Kalimat efektif :

Seputar Indonesia : “Kasus ini tidak bisa ditangani Polri karena kejadian tersebut melibatkan aparat keamanan sehingga kasus ini harus ditangani langsung oleh Presiden karena Presiden bertanggung jawab terhadap kasus ini”

KUALITAS BERITA

Kedua berita tersebut dikatakan jelas dan mampu memberikan informasi secara menyeluruh.

Kompas:surat kabar ini menginformasikan tentang kondisi pascainsiden penembakan kemarin,akibat terjadinya insiden tersebut,dan menginformasikan  jumlah korban yang meninggal dan luka-luka .

Harian Seputar Indonesia:menginformasikan tentang  bentrokan antar warga dan polisi di Pelabuhan Sape Bima,adanya permohonan pertanggungjawaban pemerintah atas pelanggaran HAM di sektor agraria dan sumber daya,penjelasan tertangkapnya provokator dan korban yang meninggal dan terluka akibat bentrokan tersebut.

Narasumber :

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/454582/38/

http://nasional.kompas.com/read/2011/12/25/15493010/Polri.Situasi.Bima.Sudah.Kondusif

Read the rest of this entry »

ARTIKEL BAKU-NON BAKU

ARTIKEL YANG TERDAPAT KATA TIDAK BAKU

Atlit Tenis Meja Lantamal V Ikut Piala Danlantamal Cup

• Selasa, 11 Oktober 2011 | 10:09 WIB
Dibaca: 5,220

SURABAYA l SURYA Online- Sebanyak 87 atlit tenis meja dilingkungan Lantamal V Surabaya mengikuti pertandingan Tenis Meja Danlantamal V cup, Selasa (11/10).

Rangkaian pertandingan memperingati HUT TNI 66 ini dibuka Asisten Personalia (Aspers) Lantamal V Kolonel Laut (KH) Ahmad Burhan Wijaya.

Tenis Meja Danlantamal V Cup ini kata Burhan, merupakan even yang pertama kali digelar. “Ini yang pertama kali digelar ternyata banyak juga bakat atlit tenis meja dari personel Lantamal V ini,” katanya.

Selanjutnya peraih enam besar dalam turnamen ini kata Burhan yang juga atlit tenis meja ini akan digodok secara khusus. “Enam besar ini akan di pertandingkan melawan lanal lanal dilingkungan Lantamal V selanjutnya disaring lagi se wilayah Lantamal Wilayah Timur,” terangnya.

Dari penyaringan atlit ini disiapkan penggodokan khusus jangka panjang termasuk pelatih yang akan menangani.

Pembina PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) cabang Surabaya, Pangat menambahkan, melihat antusiasme atlit peserta turnamen tenis meja, pihaknya yakin akan banyak atlit atlit tenis meja dari lingkungan TNI AL. “Untuk kategori pemula sudah sangat bagus tinggal memoles dan lebih rutin lagi latihan,” katanya. Pihak PTMSI sendiri sudah menyiapkan pelatih yang akan melatih atlit tenis meja Lantamal V ini.

Danlantamal V Laksma TNI M Atok Urrahman berharap jangka panjang ada pembinaan bagi atlit tenis meja Lantamal V. “Disini sarana sudah ada, atlit juga banyak tinggal pembinaan dan latihan rutin,” paparnya.

Paling tidak nanti dalam Pekan Olahraga Wilayah Timur (Porwiltim) atlit tenis meja Lantamal V ini sudah bisa unjuk gigi.

Kata kunci tidak baku yang terdapat dalam artikel : atlit

Narasumber: http://www.surya.co.id/2011/10/11/atlit-tenis-meja-lantamal-v-ikut-piala-danlantamal-cup

ARTIKEL YANG TERDAPAT KATA BAKU

Puncak Penampilan Atlet Ada di SEA Games

08 Dec 2011

JAKARTA (Suara Karya) Penampilan atlet-atlet balap sepeda SEA Games di ajang pra-PON. yang berakhir Minggu (4/12), mencapai antiklimaks. Pasalnya, peak performance atlet balap sepeda berada di SEA Games, sehingga kondisi setiap atlet yang turun di pra-PON menunjukkan grafik menurun.

"Rata-rata penampilan atlet SEA Games di pra-PON menunjukkan penurunan karena mereka mengalami kelelahan di SEA Games dan waktu pra-PON terlalu dekat dengan SEA Games, sehingga atlet banyak yang belum siap tampil usai SEA Games," kata Wahyudi, pelatih balap sepeda SEA Games yang juga merangkap pelatih balap sepeda Pelatda DKI Jakarta.

Menurut wahyudi, di pra-PON peringkat DKI Jakarta berada diurutan 6-7, sementara juara umum jatuh ke tim Jawa Timur. Kendati demikian, Wahyudi tidak khawatir dengan hasil pra-PON tersebut lantaran masih banyak waktu untuk mengembalikan penampilan atlet DKI ke penampilan semula. "Yang kita utamakan adalah kualitas, bukan kuantitas," katanya.

DKI Jakarta sendiri hingga kini masih tetap melakukan pelatda kepada 15 atlet. Di SEA Games lalu, atlet balap sepeda DKI menyumbang 3 medali emas, 1 perak dan 3 perunggu lewat Uyun Muzizah 3 emas dan 1 perunggu, Ryan Ariehan Hilmant (perak), serta Santia Trikusuma dan Asep Suryan (perunggu). Secara keseluruhan, balap sepeda di SEA Games meraih 12 medali emas, 8 perak, dan 9 perunggu.

Padahal, kata Wahyudi, DKI hanya menurunkan 7 atletnya di SEA Games, dan empat di antaranya memberikan kontribusi medali. Ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki atlet-atlet andalan yang diharapkan bisa tampil maksimal ketika tampil di PON XVIII Riau nanti.

Sekalipun jumlahnya tidak banyak, ungkap dia, diharapkan para pembalap sepeda DKI Jakarta itu menjadi lumbung emas di PON nanti. Karena, menurut dia, lebih baik sedikit tetapi berkualitas ketimbang banyak tetapi tidak berkualitas.

"Kuota di balap sepeda memang belum ditetapkan. Namun, DKI Jakarta tidak akan menambah jumlah atlet dalam pelatda, melainkan melakukan promosi-degradasi setiap empat bulan sekali. Bila ada atlet di luar pelatda yang mencuat prestasinya dalam waktu berjalan sebelum PON berlangsung, mereka bisa saja masuk tim. Karena itu, ini akan menjadi tantangan bagi atlet pelatda untuk tetap mempertahankan prestasinya kalau tidak mau tergeser oleh atlet di luar pelatda," kata Wahyudi.

Ia yakin, dengan materi atlet balap sepeda sekarang ini perolehan medali emas di PON Riau nanti akan lebih baik dari PON 2008 di Samarinda, Kalimantan Timur, yang hanya meraih 2 medali emas dari Santia dan Rochman Nugraha. Kini dengan tambahan Uyun yang menguasai beberapa nomor jelas perolehan medali emas akan bertambah, dengan catatan Uyun dapat mempertahankan penampilannya.

Kata kunci baku yang terdapat dalam artikel : atlet

Narasumber :  http://bataviase.co.id/node/898993

Read the rest of this entry »

MASALAH KORUPSI DI INDONESIA

MASALAH KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka^.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

• perbuatan melawan 
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
• penggelapan dalam jabatan;
• pemerasan dalam jabatan;
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI

• Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
• Lemahnya ketertiban hukum.
• Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah di kupas oleh B Soedarsono yang menyatakan antara lain " pada umumnya orang menghubung-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat....." namun B Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun demikian kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan". ( Sumber buku "Pemberantasan Korupsi karya Andi Hamzah, 2007)

• Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
• Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".

PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI

·       Kesejahteraan umum negara

·       Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan..

·       Sebagai akibat dampak pertama dan kedua, maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

·       Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak.

·       Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi

Akibat praktek korup misalnya penyelundupan, pembalakan hutan, pungli, dan lain-lain dan perbuatan tindak pidana korupsi akibatnya sangat banyak, lebih-lebih bila perbuatan tersebut dilakukan penyelenggara negara dengan menyalah gunakan wewenang, contohnya antara lain :

1. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak oleh persekongkolan-persekongkolan. Korupsi cenderung menggerogoti pemerintahan yang didukung publik.

2. Masyarakat sebagian besar menderita baik dalam dunia ekonomi, administrasi, politik, dan hukum.

3. Terjadi biaya ekonomi tinggi. Uang sogok akhirnya menambah harga pokok pabrik, dibebankan ke harga jual, maka konsumen yang menerima akibatnya.

4. Sulit meningkatkan efisiensi, mungkin ini akan berpengaruh pada penanaman modal dalam negeri.

5. Kemiskinan

6. Banyak orang menjadi putus asa

7. dan lain-lain.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.
Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Upaya penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut :

a. Preventif.

1. Membangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi

pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara

milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara.

2. mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji) bagi pejabat dan pegawai negeri

sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan

pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa

oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya.

3. Menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap

jabatan dan pekerjaan. Kebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa

mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa

pelayanannya kepada masyarakat dan negara.

4. Bahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam

memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan.

5. menumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk

kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung

disalahgunakan.

6. hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of

belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa

peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu

berusaha berbuat yang terbaik.

b. Represif.

1. Perlu penayangan wajah koruptor di televisi.

2. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan pejabat.
Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:
1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Kepolisian
4. Kejaksaan
5. BPKP
6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW)


Narasumber :
http://repository.usu.ac.id
http://mediaanakindonesia.wordpress.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

Read the rest of this entry »