sumatera utara

PENGERTIAN LAMBANG DAERAH

Kepalan tangan yang diacungkan ke atas dengan menggenggam rantai beserta perisainya melambangkan kebulatan tekad perjuangan rakyat Propinsi Sumatera Utara melawan imperialisme / Kolonialisme, feodalisme dan komunisme.
Batang bersudut lima, Perisai dan Rantai melambangkan kesatuan masyarakat didalam membela dan mempertahankan Pancasila.
Pabrik, Pelabuhan,Pohon karet,Pohon sawit,Daun tembakau, Ikan, Daun padi dan Tulisan "SUMATERA UTARA" melambangkan daerah yang indah permai masyhur dengan kekayaan alamnya yang melimpah-limpah.
Tujuh belas kuntum kapas, delapan sudut sarang laba-laba dan empatpuluh lima butir padi menggambarkan tanggal bulan dan tahun Kemerdekaan dimana ketiga-tiganya ini berikut tongkat dibawah kepalan tangan melambangkan watak kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme, pencinta, keadaan dan pembela keadilan.
Bukit Barisan yang berpuncak lima melambangkan tata kemasyarakatan yang berkepribadian luhur, bersemangat Persatuan Kegotongroyongan yang dinamis.

VISI dan MISI

VISI
"SUMATERA UTARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA DALAM HARMONI KEBERAGAMAN"

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumatera Utara yang Maju
   Bermakna masyarakatnya berpengetahuan dan sabar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta menggunakan akal sehat dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan nasional dan global, namun tetap mempertahankan cirri dan identitas masyarakat Sumatera Utara yang majemuk serta bijaksana menghargai adat.

2.       Sumatera Utara yang Sejahtera
Adalah masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin berdasarkan keperluan baik individu maupun kelompok yang dipenuhi yang dipenuhi secara tertib berdasarkan program. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan penduduk Sumatera Utara yang sehat, layak dan manusiawi.

3. Sumatera Utara dalam Harmoni Keberagaman
   Bermakna terbentuknya kesesuaian dan keharmonisan masyarakat Sumatera Utara yang beragam di mana hak., kesempatan dan keberagaman tersebut untuk dapat dinikmati secara bersama-sama dan adil oleh setiap kelompok dalam masyarakat di Sumatera Utara.

Misi
Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang dilaksanakan adalah :

1. Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan
2. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dan keberagaman
4. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah:

1. Mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi sumatera yang maju, ama, bersatu, rukun dan damai dalam kesetaraan maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang ditopang oleh peningkatan daya guna dan daya hasil yang lebih maksimal dari berbagai sektor-sektor potensial seperti bidang pertanian, kehutanan, industri, usaha kecil dan menengah dan pariwisata.
2. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera dan berwawasan lingkungan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kepekaan sosial melalui pengembangan berbagai program yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang berbudaya, religius dan keberagaman, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada kebijakan-kebijakan yang mampu menciptakan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.
4. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi pemberdayaan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang mandiri arah kebijakan kebijakan pembangunan kedepannya diarahkan kepada: penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling): memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) serta melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksplotasi yang kuat atas yang lemah.

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara no. 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 - 2013 difokuskan pada Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Sumatera Utara baik pada tingkat aparatur pemerintahan maupun anggota masyarakat.
Beberapa kebijakan yang menjadi prioritas :

1. Pelayanan Umum meliputi perencanaan pembangunan, pemerintahan umum, kepegawaian, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika
2. Ketertiban dan ketentraman
3. Ekonomi meliputi perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi
4. Lingkungan hidup
5. Perumahan dan fasilitas umum meliputi pekerjaan umum dan perumahan rakyat
6. Kesehatan
7. Pariwisata dan budaya
8. Pendidikan
9. Perlindungan sosial meliputi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan sosial

STRUKTUR PEMERINTAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

WAKIL GUBERNUR

H. GATOT PUJO NUGROHO, ST

Plt. SEKRETARIS DAERAH

Drs. RAHMATSYAH, MM

ASISTEN

No.	UNIT KERJA  (INSTANSI)	NAMA KEPALA UNIT KERJA (INSTANSI)	ESELON
1.	Asisten Pemerintahan	HASIHOLAN SILAEN, SH	Eselon IIA
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ir. H. DZAILI AZWAR, MSi	Eselon IIA
3.	Asisten Kesejahteraan Sosial	Drs. RAHMATSYAH, MM	Eselon IIA
4.	Asisten Administrasi Umum dan Aset	Drs. ASRIN NAIM, MM	Eselon IIA

STAF AHLI GUBERNUR

No.	BIDANG	NAMA STAF AHLI	ESELON
1.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Drs. ZULKIFLI TAUFIK SH, MHum	Eselon IIA
2.	Bid. Ekonomi, SDA dan Keuangan	Ir. Hj. R. SABRINA, MSI	Eselon IIA
3.	Bid. Pertanahan dan Asset	ALEXIUS PURBA	Eselon IIA
4.	Bid. Hukum dan Pemerintahan	JOHAN S HARAHAP, SH, MSP	Eselon IIA
5.	Bid. Kesehatan dan Pendidikan	Drs. H. ARDJONI MUNIR, M.PD	Eselon IIA

DINAS-DINAS DAERAH

No.	UNIT KERJA (INSTANSI)	NAMA KEPALA UNIT KERJA (INSTANSI)	ESELON
1.	Dinas Pendidikan	Drs. SYAIFUL SAFRI, MM	Eselon IIA
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	ZULKARNAIN, SH, MSi	Eselon IIA
3.	Dinas Kesehatan	Dr. CHANDRA SYAFE’I, SpOG	Eselon IIA
4.	Dinas Pemuda dan Olahraga	RISTANTO, SH SPN	Eselon IIA
5.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Drh. TETTY ERLINA LUBIS, MSi	Eselon IIA
6.	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	Drs. ROBETSON	Eselon IIA
7.	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	RAPOTAN TAMBUNAN, SH, MM	Eselon IIA
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Drs. NARUDDIN DALIMUNTHE, Msp	Eselon IIA
9.	Dinas Kehutanan	Ir. JAMES BUDIMAN SIRINGO-RINGO	Eselon IIA
10.	Dinas Perhubungan	RAJALI, S.Sos	Eselon IIA
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DARWINSYAH, SH	Eselon IIA
12.	Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah	Ir. JHONY PASARIBU	Eselon IIA
13.	Dinas Pendapatan	H. SJAFARUDDIN, SH, MM	Eselon IIA
14.	Dinas Pertanian	Ir. MOH. ROEM, MSI	Eselon IIA
15.	Dinas Perkebunan	Ir. H. ASPAN SOFIAN, MM	Eselon IIA
16.	Dinas Pertambangan dan Energi	Ir. UNTUNGTA KABAN	Eselon IIA
17.	Dinas Bina Marga	Ir. H. MARAPINTA HARAHAP, MM, MAP	Eselon IIA
18.	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	Ir. KHAIRUL ANWAR, MSi	Eselon IIA
19.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Ir. H. RUSLAN EFENDY, MM	Eselon IIA
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Drs. H. EDDY SOFYAN, MAP	Eselon IIA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

No.	UNIT KERJA (INSTANSI)	NAMA KEPALA UNIT KERJA (INSTANSI)	ESELON
1.	Badan Penelitian dan Pengembangan	Ir. ALWIN SITORUS	Eselon IIA
2.	Badan Lingkungan Hidup	DR. Ir. HIDAYATI	Eselon IIA
3.	Inspektorat	H. NURDIN LUBIS, SH, MM	Eselon IIA
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ir. RIADIL AKHIR LUBIS, MSi	Eselon IIA
5.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	MANGASING MUNGKUR, SH, MM	Eselon IIA
6.	Badan Penanaman Modal dan Promosi	H. SALMAN GINTING	Eselon IIA
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Drs. RUSLI ABDULLAH	Eselon IIA
8.	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	NURDIN PANE, SE	Eselon IIA
9.	Badan Ketahanan Pangan	Ir. H. SETYO PURWADI, MM	Eselon IIA
10.	Badan Kepegawaian Daerah	Drs. SUHERMAN, MSP	Eselon IIA
11.	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Drs. BUKIT TAMBUNAN	Eselon IIA
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	ANGGIAT HUTAGALUNG, SH	Eselon IIA
13.	Rumah Sakit Jiwa Daerah	Dr. DONALD PIRDAUS SITOMPUL, Sp.KJ	Eselon IIA
14.	Kantor Penghubung	Drs. JUNJUNG LUBIS, MAP	Eselon IIIA

SEKRETARIAT DEWAN DAN SEKRETARIAT DAERAH

No.	UNIT KERJA (INSTANSI)	NAMA KEPALA UNIT KERJA (INSTANSI)	ESELON
1.	Sekretariat DPRD SU	Drs. RADIMAN TARIGAN, MAP	Eselon IIA
2.	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	SARLANDI HUTABARAT	Eselon IIB
3.	Biro Organisasi	FERLIN NAINGGOLAN, SH	Eselon IIB
4.	Biro Pemerintahan Umum	NOUVAL MAKHYAR	Eselon IIB
5.	Biro Administrasi Pembangunan	Ir. IBNU SRI HUTOMO	Eselon IIB
6.	Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial	Drs. HASBULLAH LUBIS	Eselon IIB
7.	Biro Perekonomian	BANGUN OLOAN HARAHAP, SSos	Eselon IIB
8.	Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB	Dra. Hj. MARHAMAH, MSi (Plt)	Eselon IIB
9.	Biro Umum	ASHARI SIREGAR	Eselon IIB
10.	Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset	Drs. BONDAHARO	Eselon IIB
11.	Biro Keuangan	Drs. H. MOH SYAFI’I, MSi	Eselon IIB
12.	Biro Hukum	ABDUL JALIL, SH	Eselon IIB

LEMBAGA LAIN PROVSU

No.	ORGANISASI LEMBAGA	NAMA PIMPINAN	ESELON
1.	Sekretariat Badan Narkotika Provsu	AGUSWAN, SH (Plh)	Eselon IIA
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu	SALAMUDDIN DAULAY, SH	Eselon IIA
3.	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provsu	PULUNG HUTABARAT, SE, MM	Eselon IIA
4.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provsu	OLOAN SIHOMBING, SH, M.Hum	Eselon IIA
5.	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	H. RUSDI BATUBARA, SH	Eselon IIB
6.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provsu	Drs.JARAMEN PURBA, MAP	Eselon IIIA

Objek Wisata   - Wisata Alam    

1. Taman Nasional Gunung Leuser
Taman Nasional Gunung Leuser biasa disingkat TNGL adalah salah satu Kawasan Pelestarian Alam di Indonesia seluas 1.094.692 Hektar yang secara administrasi pemerintahan terletak di dua Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara.
Taman nasional ini mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3404 meter di atas permukaan laut di Nanggroe Aceh Darussalam. Taman nasional ini meliputi ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas hujan tropis, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya,pariwisata, dan rekreasi.

Taman Nasional Gunung Leuser memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu : a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya    alam hayati dan ekosistemnya.

 

2. Gunung Sibayak
Gunung Sibayak yang terletak didataran tinggi Karo dengan ketinggian 2.094 m dari permukaan laut. Gunung yang keadaan puncaknya yang sudah porak poranda karena letusan di masa lalu ini bisa dicapai dari dua tempat yaitu: dari desa Raja Berneh (Semangat Gunung) dan dari kota Brastagi. Gunung Sibayak ini merupakan gunng api yang masih aktif.

 

3. Gunung Sinabung
Panorama di puncak gunung sinabung tidak kalah indahnya, puncak kedua tertinggi di Sumatera utara (Sumut) itu mempunyai ketinggian 2.451 m.dpl. Satu-satunya gunung di Sumut yang berkakikan Danau hanya ditemukan di Sinabung. Danau Lau Kawar memiliki pesona alam yang begitu memukau apalagi danau itu bagai dijaga puncak Lancuk. Lancuk adalah salah satu puncak tinggi Karo yang bertetangga dengan gunung Sinabung. Sinabung merupakan gunung api dengan tipe Strato atau berlapis.

 

4. Danau Toba
Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir.

 

5. Air Terjun Sipiso-piso

Sipiso-piso terletak lebih kurang 24 km ke utara Kabanjahe menuju ke arah Danau Toba, merupakan air terjun yang terkenal dengan ketinggian lebih kurang 360 kaki sebelum mengalir ke Danau Toba. Daerah ini memiliki pemandangan yang indah seperti daerah Tao
 Silalahi yang berada di dekatnya dan terletak di bagian utara Danau Toba.

 

6. Pulau Asu
Saat-saat menjelang senja di Pulau Asu, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias, merupakan pemandangan menarik bagi para peselancar di pulau tersebut.
Laut yang jernih dan pantai pasir putih yang masih terawat menjadi tempat yang asyik untuk melepas kepenatan dan bermain-main bersama warga setempat.

     

  

WISATA SEJARAH	WISATA BUDAYA
1.ISTANA MAIMUN	1.HAMBO BATU
2.MASJID RAYA AL MASHUN	2.TARI SERAMPANG DUA BELAS
3.MERIAM PUNTUNG
4.KUIL SHRI MARIAMMAN	WISATA RELIGIUS
5.MASJID SULAIMAN PANTAI CERMIN	1.TAMAN WISATA IMAN DAIRI
6.MASJID AL-OSMANI
7.MAKAN DIRAJA SERDANG

Upaya Sumut Menjadi Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas

Penanaman modal asing di Sumatera Utara terus meningkat dalam tahun-tahun terakhir ini. Salah satunya adalah tersedianya bahan baku dalam jumlah besar di daerah ini. Pelaku industri datang ke Sumut karena Sumut memiliki banyak sumber bahan baku, terutama kelapa sawit, kakao, dan karet. Peranan invetasi dalam mengembangkan kawasan agropolitan yang berbasis komoditas dapat diwujudkan melalui:

1. Invetasi dalam bidang agro industri
Kawasan atau daerah yang disebut sebagai daerah Agropolitas dan Agropolitan yang berbasis komoditas unggulan adalah suatu daerah yang bertumpu dari hasil pertanian dan memiliki komoditas unggulan. Daerah tersebut tidak saja menjadi pemasok dari komoditas unggulan yang dihasilkan, tetapi juga menghasilkan sesuatu produk olahan dari produksi pertanian yang siap dipasarkan dan menjadi ciri khas daerahnya.

Salah satu contoh daerah yang memiliki komoditas unggulan , yaitu: Sumatera Utara dengan komoditas unggulan Markisa. Buah Markisa yang dihasilkan oleh para petani saat ini telah diolah menjadi suatu produk jadi berupa Sirup Markisa. Keunggulan produk yang dihasilkan dari industri yang mengolah komoditas unggulan tersebut akan memberikan nilai tambah yang sangat besar karena barang-barang yang dihasilkan mempunyai nilai jual yang stabil dibandingkan produk perkebunan atau pertanian. Di samping itu petani akan mendapatkan suatu jaminan pembelian bagi produk pertanian yang dihasilkan.

Untuk itu pendayagunaan kawasan agropolitan dicanangkan oleh pemerintah. Ada satu hal yang sangat penting agar kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan agropolitan, pertama-tama adalah di kawasan tersebut haruslah dibangun industri produk jadi yang berbasis pada komoditi unggulan agar produk tersebut tidak akan menjadi suatu komoditi yang dapat dipermainkan oleh pasar. Dengan demikian harga akan memberikan kontribusi sangat baik kepada petani dan akan terjadi suatu kerjasama yang baik antar petani dan industri. Dengan demikian semua petani akan mengembangkan tanaman atau komoditi yang dibutuhkan oleh industri dan kemudian industri itu akan mendapat jaminan suplai dari para petani komoditas yang mereka butuhkan. Kedua belah pihak harus dapat bekerjasama sehingga akan menghasilkan suatu produk yang benar-benar mempunyai nilai tambah untuk kedua belah pihak. Pihak petani akan diuntungkan dengan stabilitas harga dari komoditi tersebut, kemudian pihak industri akan mendapat jaminan suplai dari raw material atau bahan baku yang dibutuhkan untuk industrinya. Dengan demikian akan timbul suatu energi yang sangat baik antara petani dan industri yang ada di daerah tersebut.

Seperti halnya dengan Markisa yang sudah mempunyai satu industri minuman Markisa walaupun dalam bentuk sirup, tetapi itu semua diambil dan diproduksi dari lahan pertanian petani yang ada di kawasan Sumatera Utara. Markisa ini kemudian mulai diperkenalkan kapada daerah-daerah, sehingga nantinya kawasan tersebut akan dikenal karena komoditas unggulan tertentu.

2. Promosi produk unggulan
Promosi produk unggulan dari suatu kawasan akan menentukan keberhasilan pengembangan daerah agropolitan yang bersangkutan. Setelah komoditas itu diolah dan diproduksi menjadi barang jadi maka dengan sendirinya pihak industri akan mempromosikan produknya ke pasaran nasional maupun internasional. Dari promosi tersebut akan terlihat komoditi tersebut berasal dari daerah mana. Di sinilah salah satu letak keunggulan dari kota atau kawasan agropolitan yang berbasis komoditi unggulan.

Contoh : promosi dari produk yang dihasilkan seperti dalam penjelasan terdahulu yaitu Markisa. Orang-orang akan mengenal Markisa yang berasal dari Sumatera Utara atau dari Brastagi, di mana produk tersebut akan menjadi salah satu produk unggulan. Promosi akan dikembangkan melaui produk itu sendiri dan secara otomatis akan mempromosikan kawasan yang bersangkutan.

Kawasan agropolitan berbasis industri akan dengan sendirinya terpromosi karena produknya sendiri. Misalnya dulu ada Salak Pondoh. Orang tidak kenal Pondoh itu dimana. namun melalui komoditas pertanian yang merupakan komoditas unggulan dari daerah yang bersangkutan, masyarakat nasional akan mulai melihat Salak Pondoh dan orang akan mulai mencari tahu di mana asal dari Salak Pondoh ini, kemudian baru mereka mulai mengenal Sleman atau Muntilan. Keduanya berada di DI. Yogyakarta dan Jawa Tengah. Jawa, Kota Pondoh, dan tempat-tempat yang memiliki komoditas unggulan akan dikenal karena asal dari komoditas unggulannya. Ini yang ingin kita lihat bersama, bagaimana peran komoditas unggulan untuk menjadi dikenal dan kemudian kawasan-kawasan sentra  akan dikenal menjadi daerah agropolitan yang berbasis komoditi unggulan.

Tujuan dari semua ini, agar masyarakat petani lebih giat untuk menanami atau menghasilkan komoditi tertentu, dengan demikian daerah atau komoditasnya akan menjadi satu produk nasional. Seperti kita lihat, Durian Bangkok, Jambu Bangkok, mungkin orang tidak pernah ke Bangkok tapi mereka dengan begitu mudah menyebut nama kota di Thailand itu melalui komoditas produk hasil pertanian dari negara tersebut. Dulu kita mengenal Lemon Cina, kita belum pernah ke Cina tapi nama dari negara yang menghasilkan komoditi ini dengan mudah orang menyebutnya.

Kawasan agropolitan yang sedang dirintis oleh pihak pemerintah melalui instansi terkait inilah yang diharapkan dapat memperkenalkan daerah-daerah tertentu yang kemudian akan menjadi daerah tujuan wisata atau agrowisata melalui suatu komoditas unggulan yang benar-benar dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan. Ini salah satu “Multi Player Effect” atau nilai tambah dari salah satu komoditas unggulan yang diproduksi oleh daerah tersebut yang dipromosikan oleh industri yang menghasilkan nilai tambah kepada kawasan, sehingga daerah tersebut yang semula tidak dikenal akan menjadi terkenal dan terlihat melalui komoditas unggulan dari daerah tersebut.

3. Pengolahan agrikultura dan industri yang berkesinambungan
Pengelolaan agrikultura dan industri yang berkesinambungan akan menghasilkan kesejahtreraan bagi masyarakat petani. Ini salah satu contoh yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Agrikultura dan industri yang saling berkesinambungan, adalah di mana ada industri yang dibangun pada daerah-daerah sentra produksi suatu komoditi dalam kawasan tersebut.

Dalam kawasan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai kawasan agropolitan dibangun sebuah industri yang menggunakan bahan baku atau raw material dari produk pertanian yang ada di daerah tersebut. Sehinnga akan menciptakan satu daerah yang penghasilannya berkesinambungan dengan produk itu sendiri dan masyarakat petani akan menikmati kesejahteraan sebagai dampak pembangunan. Kesejahteraan yang diangkat dari hasil produksi pertanian mereka yang diserap oleh industri tersebut. Disinilah satu kota atau suatu kawasan agropolitan akan dikenal, karena komoditas  unggulan dari kawasan itu sendiri.

Di samping kesejahteraan petani, apabila semua itu dapat tercipta pada akhirnya akan berimbas pada : (1) Pembayaran pajak pendapatan yang semakin baik, (2) PAD yang akan meningkat; serta (3) Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih baik, sehingga akan menjadikan kawasan/daerah tersebut merupakan satu kawasan yang tingkat prosperity atau kesejahteraannya menjadi lebih baik. Hal ini hanya bisa terjadi apabila kesinambungan antara hasil pertanian yang diolah oleh industri dan kemudian pemasaran produk jadi (siap pakai) dapat masuk ke pasaran nasional maupun internasional. Hal ini akan mendorong terciptanya suatu kesinambungan atau suatu sinergi yang baik antara supply dan demand. Dengan demikian masyarakat petani kita akan mengembangkan pola pertanian yang berbasis kepada industri yang nantinya akan menjadikan setiap daerah, setiap kabupaten, setiap provinsi, sampai ke setiap kota kecamatan mempunyai industri komoditi unggulan dari daerah-daerah untuk emnciptakan suatu kawasan indusri atau kawasan agropolitan yang berPobasis kepada komoditas unggulan. Par sarana dan sarana sebagai persyaratan suatu industri dapat dipenuhi oleh pemerintah antara lain :

Sumber daya energi

Permodalan dan

Perbankan

Penulis : Drs. A Z M I L,M.Hum (Badan INFOKOM Sumut)

Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara)

Bati

DOI: Franz

Abstract

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui adanya pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Populasi penelitian ini adalah 26 (dua puluh enam) Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera utara dengan jumlah sampel 17 (tujuh belas) dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Variabel dalam penelitian ini adalah Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan dan parsial Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian bagi pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyusun kebijakan dan strategi yang efektif dan efisien untuk kegiatan terhadap stimulus Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Sumatera Utara. 09E01811

Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor akan tetap jadi andalan Sumatera Utara untuk menarik pendapatan  tahun 2011.

Potensi pendapatan lainnya adalah dari pajak air permukaan dengan mulai beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan I. Namun, tanpa mengandalkan potensi pendapatan lain, sulit bagi Sumatera Utara membenahi kondisi infrastruktur jalan di daerah ini yang banyak mengalami kerusakan.

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumut Sjafaruddin mengungkapkan di Medan, Senin (17/1/2011), sebenarnya Sumut memiliki potensi sumber pendapatan dari dana bagi hasil perkebunan. Namun tuntutan Provinsi Sumut bersama 17 provinsi lain agar pemerintah membagi keuntungan dari hasil perkebunan belum dikabulkan hingga sekarang.

"Sampai tahun 2011 ini kami masih tetap mengandalkan PKB (pajak kendaraan bermotor), BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor), dan PBBKB (pajak bahan bakar kendaraan bermotor). Potensi pajak baru paling pajak rokok yang baru diberlakukan pada 2014," ujar Sjafaruddin.

Ketua Komisi C DPRD Sumut Edy Rangkuti mengatakan, praktis Pemprov Sumut hanya membebani masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Edy mengungkapkan, Pemprov Sumut seharusnya lebih keras lagi dalam menuntut dana bagi hasil perkebunan ke pemerintah pusat. "Jangan rakyat terus yang dibebani," kata Edy.

Sjafaruddin mengatakan, Pemprov Sumut memang hanya bisa memodifikasi aturan soal PKB, BBNKB dan PBBKB untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi meski diberi kewenangan dalam mengatur tarif pajak-pajak tersebut, tetap saja pemerintah membatasinya.

Dia mencontohkan, dalam UU No.28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah berhak menaikkan PBBKB hingga 10 persen. "Tetapi ketika kami menaikkannya menjadi 10 persen, sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU No. 28/2009, Menteri Keuangan malah menolaknya dan hanya membolehkan kenaikan sampai lima persen," kata Sjafaruddin.

Untuk tahun 2010, Pemprov Sumut menerima PKB sebesar Rp 799,669 miliar dari target sebesar Rp 832,971 miliar. Dari BBNKB Sumut menerima Rp 960,452 miliar dari target Rp 818,987 miliar, sedangkan dari PBBKB Pemprov Sumut meraup Rp 479,764 miliar dari target Rp 536 miliar.

Tahun 2010 Pemprov Sumut juga masih menerima pajak air bawah tanah dan air permukaan sebesar Rp 28,104 miliar dari target Rp 26,100 miliar. Total PAD Sumut untuk tahun 2010 mencapai Rp 2,3 triliun.

"Untuk tahun 2011 pajak air bawah tanah sudah tak bisa lagi dikutip pemerintah provinsi, tetapi dikutip pemerintah kabupaten/kota. Provinsi hanya boleh mengutip pajak air permukaan," kata Sjafaruddin.

Sjafaruddin mengatakan, PAD untuk tahun 2011 tak bakal berubah banyak, karena masih mengandalkan sektor pajak kendaraan. Menurut dia, dengan nilai APBD tahun 2010 saja yang mencapai Rp 4,6 triliun, hanya Rp 1,1 triliun yang tersisa untuk kegiatan selama setahun. "Jadi, jangan berharap ada perubahan signifikan dalam perbaikan kondisi infrastruktur jalan di Sumut jika tak ada tambahan PAD," katanya.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dinas pendapatan Provinsi Sumut Victor Lumban Raja mengungkapkan, jika pemerintah pusat pada akhirnya membolehkan daerah menerima dana bagi hasil perkebunan, niscaya Sumut mendapatkan tambahan pendapatan cukup besar.

"Tahun 2009 saja nilai ekspor CPO dari Sumut mencapai Rp 10,7 triliun. Sejak pemerintah memberlakukan bea keluar ekspor CPO, total bea keluar dari Sumut periode 2001 sampai dengan 2008 mencapai Rp 11 triliun lebih," kata Victor.

sumber :
http://www.sumutprov.go.id

http://www.kompas.com

http://www.researchgate.net